MPR = Majelis Perwakilan Rakyat, suatu lembaga tertinggi dalam negara Indonesia di atas Presiden sebagai mandatarisnya. MPR sering disebut-sebut sebagai wadah aspirasi rakyat. Tapi, apakah sudah benar aspirasi itu disampaikan pada presiden ???
Lihat saja korban lumpur Porong yang sampai sekarang tak henti-hentinya mengadu, berkeluh dalam ketidak berdayaan mereka. sampai-sampai dengan dana yang minim, mereka masih berusaha memperjuangkan hak mereka sampai ke tanah Jakarta. Jika dihitung-hitung, sudah berapa banyak pengangguran bertambah karena masalah ini ??? sudah berapa banyak anak yang putus sekolah karena tak ada biaya lagi atau sekolah mereka ikut menjadi "korban" lumpur tersebut??? lalu, apa upaya pemerintah untuk hal ini???
memang, Presiden sudah turun tangan dalam masalah ini, mulai dari ganti rugi sampai ikut berkantor di daerah Sidoarjo meski tendanya sangat istimewa (full AC, ada kulkas,dsb). Apa itu yang disebut merakyat???
Di lain pihak, para anggota DPR-MPR, berlomba-lomba mencari perhatian dari rakyat. Mereka berkata pada media-media, baik cetak atau elektronik, "kita ini menyampaikan aspirasi rakyat, kita sudah dipilih oleh rakyat!". satu kata untuk mereka "BULLSHIT!!", mereka hanya mencari perhatian saja, tapi setelah itu, setelah rakyat percaya dengan kata-kata setan, apa hasilnya???? tak ada hasil apa-apa, seperti tertelan bumi begitu saja.
Berbeda dengan orang-orang yang katanya wakil rakyat itu, pemerintah daerah yang seharusnya tahu dan lebih tahu bagaimana kondisi rakyat di daerahnya, malah ikut-ikutan termakan rayuan para pengusaha-pengusaha kaya yang sudah siap dengan ratusan ribu lembar uang (ga tau palsu atau asli!), untuk mengembangkan usaha mereka. Lihat saja Pemda DKI yang masih bersikukuh dengan adanya "trans Jakarta" yang nyatanya membuat macet dan tak mampu menarik hati para rakyatnya untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Belum lagi monorail yang sampai sekarang tak jelas arah pembangunannya. Penggusuran dimana-mana, dan kebanyakan korbannya adalah rakyat kecil, PKL, dsb yang notabenya rakyat Indonesia sendiri dan pelakunya adalah PEMDA. Apa ini yang disebut pemerintah sebagai pelindung rakyat atau pemerintah sebagai pelindung mereka yang berduit ???
MPR, seharusnya bekerja dalam hal-hal seperti ini, jangan hanya buth saat pemilu saja dong!!, tapi coba untuk benar-benar bekerja dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Masih banyak aspirasi yang perlu diperhatikan daripada memperhatikan perebutan kursi presiden yang semakin panas saja. Melihat orang-orang di atas yang dengan sok-nya membanggakan diri mereka, merasa diri mereka yang paling layak. Cobalah untuk melihat ke bawah. MPR sebagai aspirasi rakyat, juga berwenang dalam pemilihan pejabat-pejabat daerah yang memang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk rakyat kecil, bukan rakyat berduit. Jika MPR saja tidak bekerja, bagaimana dengan Presiden yang sekarang saya lihatm, "mudah dibohongi" para bawahannya itu??? apakah ini pantas disebut sebagai negara berdasar Pancasila dan UUD'45????
Lihat saja korban lumpur Porong yang sampai sekarang tak henti-hentinya mengadu, berkeluh dalam ketidak berdayaan mereka. sampai-sampai dengan dana yang minim, mereka masih berusaha memperjuangkan hak mereka sampai ke tanah Jakarta. Jika dihitung-hitung, sudah berapa banyak pengangguran bertambah karena masalah ini ??? sudah berapa banyak anak yang putus sekolah karena tak ada biaya lagi atau sekolah mereka ikut menjadi "korban" lumpur tersebut??? lalu, apa upaya pemerintah untuk hal ini???
memang, Presiden sudah turun tangan dalam masalah ini, mulai dari ganti rugi sampai ikut berkantor di daerah Sidoarjo meski tendanya sangat istimewa (full AC, ada kulkas,dsb). Apa itu yang disebut merakyat???
Di lain pihak, para anggota DPR-MPR, berlomba-lomba mencari perhatian dari rakyat. Mereka berkata pada media-media, baik cetak atau elektronik, "kita ini menyampaikan aspirasi rakyat, kita sudah dipilih oleh rakyat!". satu kata untuk mereka "BULLSHIT!!", mereka hanya mencari perhatian saja, tapi setelah itu, setelah rakyat percaya dengan kata-kata setan, apa hasilnya???? tak ada hasil apa-apa, seperti tertelan bumi begitu saja.
Berbeda dengan orang-orang yang katanya wakil rakyat itu, pemerintah daerah yang seharusnya tahu dan lebih tahu bagaimana kondisi rakyat di daerahnya, malah ikut-ikutan termakan rayuan para pengusaha-pengusaha kaya yang sudah siap dengan ratusan ribu lembar uang (ga tau palsu atau asli!), untuk mengembangkan usaha mereka. Lihat saja Pemda DKI yang masih bersikukuh dengan adanya "trans Jakarta" yang nyatanya membuat macet dan tak mampu menarik hati para rakyatnya untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Belum lagi monorail yang sampai sekarang tak jelas arah pembangunannya. Penggusuran dimana-mana, dan kebanyakan korbannya adalah rakyat kecil, PKL, dsb yang notabenya rakyat Indonesia sendiri dan pelakunya adalah PEMDA. Apa ini yang disebut pemerintah sebagai pelindung rakyat atau pemerintah sebagai pelindung mereka yang berduit ???
MPR, seharusnya bekerja dalam hal-hal seperti ini, jangan hanya buth saat pemilu saja dong!!, tapi coba untuk benar-benar bekerja dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Masih banyak aspirasi yang perlu diperhatikan daripada memperhatikan perebutan kursi presiden yang semakin panas saja. Melihat orang-orang di atas yang dengan sok-nya membanggakan diri mereka, merasa diri mereka yang paling layak. Cobalah untuk melihat ke bawah. MPR sebagai aspirasi rakyat, juga berwenang dalam pemilihan pejabat-pejabat daerah yang memang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk rakyat kecil, bukan rakyat berduit. Jika MPR saja tidak bekerja, bagaimana dengan Presiden yang sekarang saya lihatm, "mudah dibohongi" para bawahannya itu??? apakah ini pantas disebut sebagai negara berdasar Pancasila dan UUD'45????
Tidak ada komentar:
Posting Komentar